Hallo, Selamat Datang!

HMTL UII

Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia Salam Lestari

Hello

KamiHMTL UII

Selamat datang di website Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Website ini dibuat sebagai media informasi dan komunikasi untuk mahasiswa serta masyarakat. Disini anda dapat mengenal lebih dekat tentang profil, program kerja, dan kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia

Pengurus

  • Dwita Subhi

    Ketua Umum HMTL UII

  • Multazam Kamaludin

    Wakil Ketua Internal

  • Sitinur Hajidah Mardhiyah

    Sekertaris I

  • Rachmad Fajrin Al Khoiri

    Wakil Ketua Eksternal

  • Annisa Gebriela

    Bendahara I

  • Noor Shofia Rahma

    Sekertaris II

  • Rizka Alya Faizaty

    Bendahara II

departemen

  • Dalam Negeri

    More

  • Hubungan Luar

    More

  • Informasi & Komunikasi

    More

  • Kewirausahaan

    More

  • Minat Bakat

    More

  • Pengabdian Masyarakat

    More

  • Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

    More

Event Oktober 2017

MINGGU
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
SABTU

Latest Post

Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Era Perubahan Iklim




Sistem pertanian mina padi, memberi keuntungan berupa padi dan ikan bagi petani di Bantul, Yogyakarta. Kedaulatan pangan di Indonesia tergantung bagaimana memadukan strategi adapatasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia. Foto : Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Politik global dewasa ini mulai  menepikan diskursus perubahan iklim. Kecenderungan ekonomi populis, nasionalisme sempit, dan penguatan politik kanan di negara-negara utama  meminggirkan pembahasan perubahan iklim di lingkaran utama politik dunia.
Langkah internasional  dan nasional harus terus didorong untuk mengurangi laju dan dampak perubahan iklim akibat perilaku peradaban modern tak ramah lingkungan. Apalagi, dampak perubahan iklim telah nyata terjadi dan terbukti memapar masyarakat yang melewati lintas batas negara.
Mayoritas penduduk Indonesia adalah para petani kecil, masyarakat adat dan nelayan tradisional. Karena itu, diperlukan langkah nasional yang menyeluruh untuk mengurangi dampak kolosal perubahan iklim kepada kelompok masyarakat ini.
Kelompok-kelompok ini, meskipun penyumbang emisi terendah, — dan selama berabad-abad menjadi penyelamat pangan dan  ekologis yang tangguh,  adalah mereka yang paling dirugikan. Kegagalan  panen, menurunnya produktivitas lahan, berkurangnya hasil tangkapan, dan kemunculan berbagai hama baru, adalah kejadian yang sering dikaitkan dengan  perubahan iklim.
Dalam konteks pertanian, konsep bercorak nasionalistik yang mendukung ketangguhan   terhadap  perubahan iklim adalah kedaulatan pangan. Secara legal, kedaulatan pangan adalah tujuan dari UU Nomor 18/2012. Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin pemenuhan  hak atas pangan bagi rakyat, dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Saat ini, pangan lokal yang  dihasilkan oleh petani, masyarakat adat dan nelayan tradisional mengalami tekanan besar akibat  perubahan iklim, perdagangan pangan yang tidak adil serta modernisasi pertanian yang melupakan kearifan lokal. Tak mengherankan, negara kita masih tertatih dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. 
Meski cenderung turun, impor pangan masih cukup tinggi.  Sejak Januari hingga Juni 2017 BPS mencatat nilai impor pangan sejumlah US$ 1,078 miliar. Ketergantungan ini menempatkan indeks ketahanan pangan Indonesia dari 113 negara yang dinilai berada pada peringkat 71. Bandingkan dengan peringkat negara ASEAN lainnya seperti Vietnam yang berada di posisi 57, Malaysia 35, serta Thailand 51 (Global Food Security Index; 2016).

Kedaulatan Pangan
Indonesia penting  untuk mewujudkan kedaulatan pangan.  Selain mengurangi dampak perubahan iklim,  juga dikarenakan potensi kekuatannya yang merupakan bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi lokal, juga karena kekhasan geografis bentang alam nasional yang berada pada wilayah rentan bencana.
Pendekatan ini juga bagian dari menghindari perubahan lanskap wilayah-wilayah daratan, pesisir kelautan dan pulau-pulau kecil yang selama ini diarahkan dan didominasi oleh pertanian dan perkebunan monokultur. Tantangan domestik dengan demikian adalah untuk mengubah kiblat sistem monokultur dan model usaha skala besar ini.
Dampak El-Nino telah menyebabkan kekeringan hingga warga gagal panen atau tak bisa menanam. Di foto di Cilacap, Jawa Tengah beberapa tahun lalu. Foto: Tommy Apriando/Mongabay Indonesia

Pemerintah  Jokowi-JK saat ini  mulai menyadari kekeliruan tersebut.  Pemerintah telah melakukan moratorium izin perkebunan sawit dan moratorium izin lahan gambut yang dibarengi dengan program redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar dan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat.
Langkah ini adalah upaya besar mencegah ketidakadilan akibat orientasi lama usaha skala besar monokultur. Tentu saja hal ini akan berkorelasi positif dalam mendorong perwujudan kedaulatan pangan yang lebih kokoh.
Langkah berikut adalah mewujudkan kedaulatan pangan yang mengintegrasikan faktor iklim, termasuk mendorong pengembangan dan penggunaan varietas lokal, serta aplikasi teknologi pertanian berorientasi adaptif iklim.
Ini merupakan perangkat penting untuk membantu petani meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, dalam rangka lebih mengenal secara dini gejala perubahan iklim. Karenanya mendekatkan dunia pendidikan dan riset teknologi yang semakin membumi dengan kebutuhan masyarakat, lalu menjadi prioritas.
Langkah ketiga, adalah membangun kelembagaan ekonomi produksi masyarakat. Di sini terdapat beberapa regulasi kunci, namun dijalankan dengan semangat sektoral.  Seperti UU Pangan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, serta UU Desa.
Penting untuk merangkum implementasi beberapa UU ini kedalam sebuah Peraturan Pemerintah yang bertujuan mewujudkan ekonomi produksi petani dan nelayan dalam bentuk usaha modern dan ramah lingkungan yang berformat koperasi atau badan usaha.
Langkah kolektif menyatukan  regulasi tersebut dalam satu strategi dan rencana aksi nasional pada akhirnya akan memungkinkan tercapainya upaya resiliensi dampak perubahan iklim, yang tertuang dalam kerangka pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
Dengan demikian, kedaulatan pangan bukan hanya sekedar gagasan.

* Suryani Amin, penulis adalah Penasihat Adaptasi Perubahan Iklim berbasis Masyarakat pada program USAID-APIK. Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis.

Sumber: mongabay.co.id

Perspektif: Memahami Konsep Pembangunan dalam Islam



    
source image: dope.ws




Pembangunan masih menjadi tema yang tak habis dibicarakan terutama di akhir-akhir ini. Banyak yang mempermasalahkan pembangunan yang ada, mulai dari tujuan hingga dampak-dampak yang ditimbulkan di kemudian hari. Hingga muncul gagasan konsep pembangunan berkelanjutan, namun masih menjadi perdebatan yang ‘kebetulan’ juga berkelanjutan.

Dalam mengkaji permasalahan ini, harus kita telusuri dan cari tahu bersama apa itu konsep, prinsip dan cabang untuk mencapai suatu kesepahaman dalam berpikir. Dalam "The classical theory of concepts" Aristoteles menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Secara sederhana konsep merupakan sebuah abstraksi, yang merupakan suatu ide yang dibangun dari dasar pengetahuan dengan berbagai macam karakteristik.

Sedang dalam Islam prinsip dan cabang merupakan hal yang berkaitan dan penting, dimana prinsip didefinisikan sebagai suatu hukum yang pokok atau esensi yang bersifat universal dan berasal dari hukum-hukum dasar. Sedangkan cabang merupakan suatu tindak lanjut dari prinsip yang sudah ada. Dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa cabang bersifat lebih elastis dan dapat dipengaruhi oleh factor di luar prinsip seperti halnya sosial budaya, kondisi demografis, dan faktor-faktor lainnya, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dari suatu prinsip. Sebagai contoh yang paling sederhana, salah satu prinsip dalam ajaran Islam yaitu umat Islam diperintahkan untuk menutup aurat dalam melaksanakan sholat, dimana masing-masing orang memiliki cara berbeda dalam menutup aurat mereka, ada yang menggunakan sarung, gamis, bahkan celana panjang, dan tidak ada yang salah dari ketiganya, dimana pilihan-pilihan tersebut merupakan cabang. Pilihan yang beragam dalam menutup aurat tersebut tidaklah salah, dan merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi hukum dasarnya dalam hal ini menutup aurat. Sangat jelas bahwa prinsip merupakan hukum yang sangat dasar, dengan cabang berupa pilihan-pilihan dalam penunaiannya yang bersifat sangat teknis, kontekstual, dan berkaitan dengan factor budaya.

Sehingga, dalam membicarakan pembangunan harus dibedakan antara prinsip dan cabang, antara esensi dan budaya. Yang menjadi fokus dalam pembangunan adalah cara pandang kita dalam membedakan hal yang prinsip dan cabang, tentang apa yang disebut dengan konsevatif dan sustainability (keberlanjutan).

“Bukan yang sedikit kesalahannya, melainkan yang lebih banyak kebenarannya demi kemaslahatan dan dapat memperbaiki kesalahan yang ada.”

Seperti konsekuensi dalam membangun, pada dasarnya tidak ada membangun tanpa merusak terlebih dahulu. Dalam analogi sederhana, saat kita membangun rumah untuk kepentingan bersama, kita membutuhkan lahan, membutuhkan logistic seperti kayu yang mengharuskan kita menebang pohon, membutuhkan material lain yang kebanyakan berasal dari mineral dan mineral-mineral ini didapatkan dari adanya pertambangan, dll. Dalam analogi rumah tersebut yang harus menjadi focus untuk kita hadapi adalah bagaimana caranya rumah itu nantinya ramah, bukan malah menentang untuk membangun karena takut dan khawatir nantinya tidak ramah. Merupakan sebuah kemunduran dan kemalasan dalam mengoptimalkan akal dan wewenang yang telah diberikan oleh Sang Pencipta.

Manusia diberikan kemampuan yang luar biasa esensial dibandingkan dengan mahluk ciptaan lain yaitu kemampuan dalam berabstraksi, melakukan formulasi dan mewujudkannya dalam aksi yang merupakan bagian dari hal prinsip yang disebut sebagai akal. Selain itu manusia telah diberikan kepercayaan luar biasa sebagai satu-satunya mahluk yang diberi amanah dari Sang Pencipta (dan menerima) untuk manjadi khalifah di bumi ini.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" [Al-Baqarah (2): 30]

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dalam membangun tentu tidak lepas dari ‘merusak’ terlebih dahulu dan hal tersebut sudah menjadi satu kesatuan dengan konsep membangun dengan pelakunya adalah kita (manusia). Sudah selayaknya manusia megolah bumi ini, memanfaatkan sebagaimana mestinya, dengan ukuran akal yang telah diberikan. Kita diharuskan membangun akan tetapi tetap menjaga, mengupayakan bagaimana demi kepentingan bersama bisa mengeksplorasi dan mengelola apa yang telah disediakan di bumi ini dengan pembangunan yang mengusung konsep berkelanjutan. Dalam artian lain adalah cara kita memenuhi hal prinsip (menjaga kelestarian alam) dengan hal-hal cabang (rekayasa lingkungan, dll) dalam melakukan pembangunan, bukan malah menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran berlebihan dengan perilaku konservatif yang kaku yang lebih sering saya  sebut sebagai kemalasan dalam menggunakan akal dan kemampuan yang ada. Menyia-nyiakan yang ada. Terutama sebagai seorang insinyur lingkungan, sangat tidak layak.

“Mereka yang berhasil adalah mereka yang lebih caranya, dan mereka yang menuju kegagalan adalah mereka yang lebih alasannya.”

Cahyo Widoko Laksono, 5 Oktober 2017

Teknik Lingkungan UII- 2014
Gedung FTSP UII, Jln. Kaliurang KM 14, Sleman, Yogyakarta
082136597777 (INFOKOM)
081313057737 (HUBLU)

SEND US A MESSAGE